WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID – Para kepala sekolah di SMA, SMK, dan SLB negeri sekarang kolam ketiban durian runtuh. Pasalnya, tunjangan jabatan fungsional yang mereka terima dinaikkan hingga sekitar 300 persen lebih.
Dari semula Rp 1,5 juta menjadi Rp 6,25 juta per 1 Oktober lalu. Tunjangan tersebut belum termasuk honor pokok dan tunjangan profesi.
“Kepala sekolah kita naikkan tunjangannya menjadi Rp 6.250.000 per 1 Oktober. Makara dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 6.250.000, naiknya Rp 4.750.000,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster ketika memperlihatkan pengarahan perihal implementasi Pergub No.7 Tahun 2019 kepada para kepala sekolah di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Pergub mengatur perihal pemanis penghasilan bagi PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di lingkungan Pemprov Bali. Kenaikan tunjangan yang terbilang drastis ini, berdasarkan Koster tidak lepas alasannya kiprah kepala sekolah cukup berat.
Bila ditambah honor dan tunjangan profesi, para kepala sekolah setidaknya mendapatkan pendapatan hingga sekitar Rp 14 juta. Dengan perhitungan honor pokok untuk kepala sekolah yang umumnya golongan IV yaitu sebesar Rp 4 juta.
Kemudian tunjangan profesi sebesar honor pokok tersebut. “Tugas kepala sekolah itu berat, tanggung jawabnya tinggi untuk mengelola pembelajaran yang ada di sekolah,” terang mantan anggota Komisi X dewan perwakilan rakyat RI yang salah satunya membidangi pendidikan ini.
Koster menambahkan, tunjangan kepala sekolah dinaikkan dalam konteks untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di samping menjadi bab dari implementasi jadwal prioritas, khususnya di bidang pendidikan dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Sejalan dengan itu, mutu pendidikan di Bali juga harus meningkat. Secara manajerial harus lebih baik kedepannya.
Meskipun jikalau dibandingkan dengan kondisi nasional, pengelolaan pendidikan di Bali bekerjsama sudah lebih bagus. “Kepala sekolah semoga lebih inovatif mengelola pendidikan di sekolah. Lebih bisa meng-create iklim pendidikan yang anggun di sekolah,” tegasnya.
Untuk kepala sekolah di sekolah swasta, lanjut Koster, kontribusi tunjangan jabatan fungsional tidak menjadi kewenangan Pemprov. Pihaknya hanya sebatas memperlihatkan tunjangan profesi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.
Kebijakan lain di bidang pendidikan, tahun 2020 akan dibangun dua Sekolah Menengan Atas gres di Bali. Selain itu, juga akan dilakukan ekspansi gedung yang sudah ada dan penambahan sarana prasarana penunjang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, ada 142 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di Bali yang tunjangan jabatan fungsionalnya naik. Masing-masing, 80 kepala sekolah Sekolah Menengan Atas negeri, 51 kepala sekolah Sekolah Menengah kejuruan negeri, dan 11 kepala sekolah SLB negeri yang menjadi kewenangan Pemprov.
Terbanyak ada di Buleleng sebanyak 32 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri. “Perhitungan kenaikan tunjangan kepala sekolah sudah melalui kajian dan melihat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut Boy, tunjangan tersebut dialokasikan dari APBD Provinsi Bali. Pihaknya berharap bisa memotivasi kepala sekolah dalam mengatur guru, siswa, dan kurikulum lebih baik lagi.
Sumber : balipost.com
Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID, Kami senantiasa memperlihatkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.
0 Komentar untuk "Naik Drastis, Dukungan Jabatan Kepala Sekolah Sma, Smk, Dan Slb"