Mendikbud Nadiem Makarim Sampaikan 5 Fokus Utama Pendidikan Kepada Dpr

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID –Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan apa yang menjadi kode Presiden Joko Widodo wacana visinya untuk membuat sumber daya insan (SDM) yang unggul dalam rapat kerja bersama dengan anggota dewan perwakilan rakyat Komisi X.

"Saya enggak punya visi misi sendiri, hanya ada satu, yaitu visinya presiden. Tapi saya menginterpretasi visi tersebut melalui beberapa poin. Ada lima grup," ujar Nadiem di depan anggota dewan perwakilan rakyat Komisi X di ruang rapat, Komplek Senayan, Jakarta Pusat.

BACA JUGA :BLAK-BLAKAN! NADIEM MAKARIM AKUI MENJADI MENTERI PENDIDIKAN LEBIH MUDAH DARIPADA JADI GURU

Berikut detail lima poin yang disampaikan Nadiem dalam rapat:

1. Pendidikan karakter

Menurut Nadiem, pendidikan abjad menjadi yang terpenting. Saat ini, kata dia, kita harus mengerti akar permasalahan. Yang terjadi dengan besarnya tugas teknologi dan semua informasi, jikalau SDM tidak punya abjad yang kuat, maka akan tergerus dengan informasi yang tidak benar.

"Sehingga ini bisa memojokkan pemikiran. Setiap pemuda, kita, harus berpikir independen," kata Nadiem. "Semua perusahaan, baik kecil atau besar, komplain mengenai tidak adanya profesionalisme perjaka kita. Itu sebetulnya yakni karakter. Apakah saya gembira dengan kemampuan saya, menghormati sesama pekerja atau atasan saya."

Pendidikan abjad penting untuk mendorong kultur profesional di Indonesia. Bagi Nadiem, sebagai nomenklatur milenial, konsep pendidikan abjad sudah ada dan baik. Namun, Nadiem akan menerjemahkannya ke konten yang gampang dimengerti.

"Ini tidak bisa hanya dengan membaca buku, tapi harus berbentuk acara yang pribadi ke masyarakat. Agar bisa mengerti apa itu moralitas, apa itu civil society, dengan teladan nyata dan bukan filosofis," tutur Nadiem.

2. Deregulasi dan debirokratisasi

Nadiem mendapat komplain dari guru dan dosen mengenai beban administratif. Guru dan dosen, kata Nadiem, melalui proses manajemen yang dilakukan setiap hari dan minggu. Bahkan di salah satu program guru yang beliau datangi, beliau bertanya berapa waktu mengerjakan administratif, dan jawabnya yakni angka 30-40 persen.

"Dampak hal ini ke pembelajaran, sering dibilang hal yang tidak ada hubungannya bagi murid. Banyak dari pemerintahan yang ingin meningkatkan mutu, ada aturan, tapi apakah itu semua diharapkan atau berkhasiat untuk pembelajaran murid?" lanjut Nadiem.

BACA JUGA : DPR KE NADIEM: KIRAIN PENDIDIKAN DIBIKIN APLIKASI, TERNYATA...

Permintaan Presiden, Nadiem menambahkan, ada banyak sekali macam yang harus dikaji. "Presiden menginginkan penyederhanaan, jumlah buku dan konten sangat banyak, dan pertanyaannya apakah banyak konten atau pembelajaran kompetensi yang terpenting?" kata Nadiem

Menurut Nadiem, kurikulum yakni cara penyampaian apakah murid berpartisipasi, tapi kenyataan banyak yang masih pasif. Di dalam ruangan, kata Nadiem, apakah guru diberikan kebebasan untuk bisa mempersonalisasi dan menawarkan pola waktu pembelajaran.

Banyaknya sekat juga membuat proses yang tidak sempurna sasaran ke daerah. Murid dengan kearifan lokal yang sebetulnya bisa meningkatkan kemampuan murid itu. Sementara untuk birokrasi, isu kelembagaan menjadi menarik untuk dibahas.

"Ada komplain mereka galau alasannya yakni banyaknya forum instansi pemerintahan untuk dimintai kolaborasi dan evaluasi. Kaprikornus dalam kode presiden kita harus menyederhanakan organisasi, bagaimana kita berinteraksi biar kerjaan tidak dinavigasi melalui kelemahan pemerintahan," kata Nadiem.

3. Meningkatkan investasi dan inovasi

Secara spesifik, Nadiem berujar, investasi mempunyai dependensi dengan kualitas SDM. Banyak pelajaran atau keterampilan serta kompetensi dalam pendidikan Indonesia yang sebetulnya tidak dibutuhkan di dunia pekerjaan, industri dan kewirausahaan.

"Kita harus membuat lingkungan pola pembelajaran di mana soft skill tadi yang paling banyak dibutuhkan dan harus dilatih. Bukan konten yang penting, tapi bagaimana caranya," kata Nadiem.

Indonesia, kata Nadiem, sedang dalam proses revitalisasi untuk semua pendidikan vokasi. Ke depan Nadiem akan meningkatkan lebih baik lagi. "Tingkat pengangguran Sekolah Menengah kejuruan cukup tinggi, rapor dari industri itu penting, mereka harus menjadi asesornya dan itu masih jauh dari harapan. Ini tugas Kemdikbud untuk bisa meng-empower untuk berpartisipasi dalam pendidikan."

Presiden, Nadiem melanjutkan, juga menyebutkan mengenai investasi di pendidikan yang besar. Namun, kenyataan kondisi regulasi yang ada kurang memadai untuk diminatinya investasi dan banyak halangan.

"Kenapa belum banyak sekolah luar negeri masuk ke Indonesia? Ini harus dikaji lagi. Sekolah dari luar negeri itu bisa menjadi role model, oh ini ada pembelajaran yang berbeda, oh ada konsep yang berbeda. Ini pentingnya," tambah Nadiem.

4. Penciptaan lapangan kerja

Nadiem juga memberikan bahwa Kemdikbud harus membuat institusi yang tidak hanya membuat tenaga kerja, tapi juga yang bisa membuat lapangan kerja dan wirausahawan. "Jadi aspek kreativitas dan enterpreneurship ini nyambung. Kreativitas dan seni itu yakni jiwa entrepreneurship. Apapun yang ingin kita ciptakan itu harus dilatih dari kecil," lanjut Nadiem.

5. Pemberdayaan teknologi

Banyak persepsi yang salah, berdasarkan Nadiem, alasannya yakni dengan dirinya menjadi menteri, maka semua akan diganti dengan aplikasi. "Saya cukup lucu dengan itu," katanya. Nadiem menawarkan penjelasan bahwa pendidikan yakni apa yang terjadi dalam dua ruang, yaitu di kelas, murid dan guru, serta di rumah, orang renta dan anak.

"Itu kuncinya. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena pembelajaran terbaik itu adanya koneksi batin berpengaruh dan bisa timbul rasa percaya," turur Nadiem.

"Teknologi akan membantu apa yang terjadi di ruang didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk menggantikan," kata Nadiem. "Jadi teknologi itu untuk efisiensi, budget dan waktu, apapun yang sifatnya administratif dengan teknologi bisa memotong waktu dan anggaran," lanjut Nadiem.

Sedangkan benefit dari adanya teknologi, Nadiem melanjutkan, yakni transparansi, alasannya yakni semua kebijakan dan hukum itu harus berbasis data, dan keandalannya yakni bisa menawarkan fleksibilitas. Tanpa teknologi, kata dia, tidak ada personalisasi dan segmentasi.

"Dengan teknologi semua bisa mendapat manfaat yang sama tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi juga membuka jalan customisasi. Teknologi punya tugas sangat baik untuk memastikan 20 persen APBN yang bukan cuma send tapi delivered," tambah Nadiem.

Sumber : tempo.co

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID,  Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.