Makalah Ihwal Pancasila (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Filsafat Pancasila)

Berikut ini rujukan makalah untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila, wacana Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia

BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional ialah untuk membuatkan kemampuan dan membentuk tabiat serta peadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencersdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi penerima didik semoga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. Kreatif, berdikari dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia?

2. Bagaimana pembagian terstruktur mengenai tiap-tiap sila dari Pancasila?

3. Bagaimanakah Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara.

C.Tujuan

1.   Untuk mengetahui Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

2.   Untuk mengetahui Penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?

3.  Untuk mengetahui Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara

 

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Secara arti kata pancasila mengandung arti, panca yang berarti lima “lima” dan sila yang berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila artinya lima dasar.Tetapi di sini pengertian pancasila berdasarkan sejarah pancasila itu sendiri.

Apabila kita berbicara wacana Undang-Undang Dasar 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7 halaman 45-48, yang terdiri atas :

1        Pembukaan (Preambule) yang mencakup 4 alinea ;

2        Batang Tubuh atau isi UUd 1945, yang meliputi;

3        Penjelasan

Dalam klarifikasi resmi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung empat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1   Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas Persatuan;

2   Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

3   Negara Indonesia ialah Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan;

4   Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Khusus bagian/alinea ke -4 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah merupakan asas pokok Pemebentukan pemerintah Negara Indonesia. Isi bab ke 4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibagi ke dalam 4 hal:

1.   Tentang hal tujuan Negara iondonesia, tercantum dalam kalimat “Kemudian dari pada itu dan seluruh tumpah darah indinesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2.   Memajukan kesejahteraan rakyat;

3.   Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4.   Ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, naskah politik yang bersejarah itu dijadikan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai materi pokok dan utama bagi penyusunan/penetapan Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar yang akan ditetakan itu. Naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945 itu, di kemudian hari oleh Mr. Muhamad Yamin dalam pidatonya di depan siding Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) pada tanggal 11 Juni 1945 dinamakan “Piagam Jakarta” dan gres beberapa tahun kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul Prokalmasi dan Konstitusi pada tahun 1951. Dalam naskah politik yang di sebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah untuk pertama kali dasar falsafah Negara pancasila ini dicantumkan secara tertulis, sesudah diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun besar arti pentingnya Pembukaan Undang-Undang Dasar itu ialah lantaran pada aline ke 4 itu tercantum ketentuan pokok yang bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah Negara Republik Indonesia. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Mang Maha Esa,

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia,

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar ini tercakup dalam satu nama/istilah yang amat penting bagi kita bangsa Indonesia yaitu pancasila. Istilah atau perkataan pancasila ini memang tidak tercantum dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea ke 4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah disebutkan bahwa, Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada lima prinsip atau asas yang tersebut di atas, tanpa menyebutkan pancasila. Bahwa kelima prinsip atau dasar tersebut ialah pancasila, kita harus menafsirkan sejarah (maupun penafsiran sistematika) yakni menghubungkanya dengan sejarah lahirnya pencasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni 1945, menyerupai yang telah diuraikan sebelumnya. Berkenaan dengan perkataan pancasila, berdasarkan Prof. Mr. Muhamad Yamin (Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia)

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

1. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa

Setiap bangsa mempunyasi impian untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai impian bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materil dan spirituan berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, sutau bangsa yang bertekad mencapai impian bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangn hidup, suatu bangsa akan  terombang ambing. Dengan pandangan hidup suatu bangsa sanggup secara terang mengetahui arah yang dicapai.  Dengan pandangan hidup, suatu bangsa :

a. Akan dengan gampang memandang persoalan-pesoalan yang dihadapi;

b. Akan dengan gampang mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi;

c. Akan mempunyai pedoman dan pegangan;

d.Akan membangun dirinya.

Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa ialah :

a.Cita-cita bangsa;

b.Pikiran-pikiran yang mendalam;

c.Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik.

Jadi pandangan hidup suatu bangsa ialah inti sari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaranya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menjadikan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya dalam kehidupan sehari-hari.

2.   Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan terang ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menetukan arah serta bagaimana cara bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi.

Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Pada hasilnya pandangn hidup suatu bangsa ialah suatu kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenaranya dan menjadikan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya.

Bangsa Indonesia lahir berdasarkan cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan usaha dan impian hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadianya sendiri. Oleh lantaran itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadianya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Pancasila.

Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah Undang-Undang Dasar yang pernah kita miliki  yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.

3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut, meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan.

Pancasila memperlihatkan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia wacana masa depan yang  ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima Sila Pancasila.

C. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

1.   Apakah Dasar Negara Republik Indonesia?

Pancasila yang dikemukakan dalan sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 ialah dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari Negara Indonesia Merdeka. Adapun dasar itu haruslah merupakan suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan impian bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan Negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar itu disebut peraturan-peraturan organik, yang menjadi pelaksana dari UUD.

Oleh lantaran pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum terang dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara dan pemerintah RI haruslah pula sejiwa denga pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan RI dihentikan menyimpang dari jiwa pancasila.

2.   Pancasila Sebagai Dasar Negara

Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indeonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UDD tersebut kita temukan dasar Negara “Pancasila”. Oleh lantaran itu, secara yuridis pancasila sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Akibat aturan dari disahkanya pancasila sebagai dasar Negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan aturan Pancasila sebagai dasar Negara sanggup memebri jawaban aturan dan filosofis; yakni kehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada pancasila. 

D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

1.   Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi ialah pemikiran atau ilmu wacana gagasan dan buah pikiran atau science des ideas (AL-Marsudi, 2001:57). Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi sanggup dirumuskan sebagai komplek pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta memilih sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang sanggup menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. 

Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn impian bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali.

E. Pancasila Sebagai Sumber Moral bangsa

1.   Moral Negara

Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga sebagai moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara wajib mengamalkan moral Pancasila.  Seluruh tindakan kebijakan Negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundang-undangan harus mengacu pada pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatanpolicy. Sebagai moral Negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi Negara Indonesia, yaitu antara lain:

·        Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

·        Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

·        Sila Persatuan Indonesia.

·        Sila Kerakyatan Yang Dipimpin OLeh Hikmat Kebijaksanaanm Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

F. Penjabaran Nilai-Nilai Dari Pancasila.

1.   Pengertian Nilai Pendidikan

Pancasila ialah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif insan sesuai dengan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila. Menilai berarti menimbang yaitu acara insan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai sanggup menyampaikan “berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik ataua tidak baik, religius atau tidak religius dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral dan etis), religius (nilai agama). Notonegoro beropini membagi nilai menjadi 3 bab yaitu:

a. Nilai meteril yaitu segala sesuatu yang berkhasiat bagi unsure manusia.

b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berkhasiat bagi insan untuk sanggup mengadakan acara dan aktifitas.

c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berkhasiat bagi rohani manusia

2.   Nilai-Nilai Pada Pancasila 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan adanya dasar Ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi alasannya ialah adanya insan dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya/kepercayaanya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan ialah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam Negara yang merdeka dalam hubunganya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia ialah makhluk Tuhan, dan Tuhan  tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menjadikan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas Negara atau bangsa sendiri, melainkan Negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat.

c. Sila Persatuan Indonesia 

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bundar dan satu impian bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi membuktikan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur Negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan ialah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan”. Kerakyatan yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Indonesia menyerupai yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adlah demokrasi yang tercantum dalam pancasila sebagai sila ke empat dan dinamakan demokrasi pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang mencakup bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menmpuh jalan permusyawaratn untuk mencapai mufakat.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Dalam pidato 1 Juni 19945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan ialah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada  penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bundar berarti bahwa setiap rakyat Indonesia menerima perlakuan yang adil dalam bidan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

G. Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila

Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilanya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang beakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkn untuk “meningkatkan kecerdasan bangsa, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan insan serta masyrakat Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri,sehingga bisa membangun dirinya dan masyarakat sekeklilingnya serta sanggup memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

H. Arah Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila ialah pendidikan nilai. Oleh alasannya ialah itu arah pendidikan Pancasila ditekankan pada pendidkan moral yang dibutuhkan sanggup diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Artinya nilai-nila Pancasila dijadikan landasan moral dalam setiap acara pribadi, kelompok, masyarakat dan juga bangsa bahkan Negara.

I. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara.

1.  Pola Pelaksanaan Pancasila

Untuk melakukan Pancasila perlu usaha yang dilakukan secara berencana dan terarah berdasarkan suatu pola. Tujuannya ialah semoga Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga Negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan pola itu dibutuhkan lebih terarah usaha-usaha

·Pembinaan insan Indonesia semoga menjadi insan pancasila

·Pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat pancasila

2. Jalur media massa. 

Walaupaun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur medua massa sanggup pula digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas, namun peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu menerima penonjolanya sebagai jalur tersendiri. Dalam hubunganya dengan ini, ditekankan pula pentingnya media tradisional menyerupai pewayangan serta bentuk-bnetuk seni rakyat lainya, di samping media modern menyerupai pers, radio dan televisi. Dalam memakai komunikasi modern ini perlu dijaga semoga terhindar dari siaran yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pancasila.

3. Jalur organisai sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan prangkat sosial.

Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakan kehidupan konstitusional, maka kiranya semua anggota maupun kader-kader politik, serta organisasi kemasyarakatan, forum swadaya masyarakat, forum keagamaan, forum kebudayaan, dan dunia usaha, hendaklah berusaha sekuat tenaga ikut serta dalam melaksanakna Pancasila, sehingga Pancasila itu lestari di Republik indionesia.

BAB III PENUTUP

A.      Kesimpulan

Pancasila ialah dasar Negara Republik Indonesia, ideologi Negara Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. “Makalah PKn Pancasila” Maka insan Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai usaha utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh lantaran itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berubah menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap forum kenegaraan dan forum kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu meruapakan peljelmaan dari seluruh jiwa insan Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara positif dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh alasannya ialah itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta forum kenegaraan dan forum kemasyarakatan baik di sentra maupun di tempat harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya.

 

DAFTAR PUSTAKA

1   Kansil C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT pradnya paramita

2   Pangeran Alhaj S.T.S dan Surya Partia Usman, 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.

3   Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

4  Tanpa Nama.Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.

5    UU Nomor 32 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasioanal