Jokowi: Anggaran Pendidikan Rp 508 Triliun, Gunakan Dengan Hati-Hati

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID –Anggaran pendidikan dalam APBN 2020 mencapai Rp 508 triliun. Presiden Jokowi berpersan, dana sebesar itu penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati.

"Dalam APBN 2020 kita telah menetapkan anggarannya, secara garis besar Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur, sekali lagi Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur. Kemudian Rp 508 triliun untuk pendidikan dan Rp132 triliun untuk kesehatan," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Presiden berpesan, anggaran itu dipakai seefektif mungkin. "Ini yaitu duit semua, duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini, belum bidang-bidang lainnya, dengan anggaran sebesar ini tantangannya yaitu alokasi yang efektif," tambah Presiden.

Presiden menerangkan, dalam 5 tahun ke depan, belanja pemerintah masih tetap fokus kepada infrastruktur. "Infrastruktur akan berlanjut jadi prioritas. 

Tapi, paling utama yaitu kita ingin di wilayah pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dan alokasi harus efektif walau kebijakan alokasi anggaran dalam kewenangan kementerian dan forum namun LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sanggup proaktif mempercepat belanja anggaran semoga segera mempercepat perekonomian. Jangan cara-cara yang kemudian digunakan," terang Presiden.

Presiden mengakui, hingga dikala ini tugas swasta sangat mayoritas di bidang ekonomi. Tapi, tugas APBN pun masih tetap sangat penting.

"Oleh lantaran itu, pengadaan barang dan jasa merupakan pencetus penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah. Apalagi di daerah-daerah yang swastanya belum kuat, APBD akan memacu perputaran uang di tempat dan tentu memacu pertumbuhan ekonomi di tempat tersebut," kata Presiden.

Dalam sambutannya, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, mengatakan, hingga November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp 39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering. Termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp 31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan absorpsi anggaran.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara pribadi telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional. Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 yaitu sebesar Rp 5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp 177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.

Sumber : rmco.id

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID,  Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.