Mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis Guru

MEKANISME KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO) GURU

Seperti yang pernah saya upload pada posting terdahulu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada sebagian kawasan telah menerapkan mekanisme proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara otomatis atau KPO. Penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ini bahkan direncanakan berlaku nasional.

Namun khusus di kalangan guru banyak yang gagal paham terkait mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO). Ada sebagian guru yang memahami bahwa dengan diterapkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berarti guru tidak perlu lagi mengumpulkan Angka Kredit.

Padahal secara logika aturan saja tidak sempurna jikalau Surat Edaran BKN wacana Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ditafsirkan bisa menghilangkan kewajiban guru untuk naik pangkat berdasarkan angka kredit yang diatur dalam Peraturan Menpan. Jika belum paham para guru (terutama guru PPKn) harus mencar ilmu lebih mendalam wacana Tata Urutan Perundang-Undangan.  

Penegasan bahwa mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) guru tidak menghilangkan kewajiban guru untuk mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sebetulnya pernah disampaikan oleh Kepala BKN, Bima Aria Wibisana pada tahun 2020 yang kemudian ketika gagasan Kenaikan Pangkat Otomatis digulirkan. Saat itu ia menyatakan bahwa Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional menyerupai guru.

Kepala BKN Bima Aria Wibisana pada Jumat 15 Mei 2020 yang kemudian menyatakan bahwa aturan ini berlaku untuk semuanya (termasuk guru PNS. Namun demikian, ada beberapa mekanisme yang harus diikuti para guru sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk sanggup naik pangkat. Harus menandakan angka kreditnya sanggup memadai.

Jika demikian adanya berdasarkan Admin bagi guru bukan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang diharapkan, tetapi diberikannya fasilitas dalam mengumpulkan Angka Kredit terutama pada unsur pengembangan profesi menyerupai dimudahkannya kewajiban dalam menciptakan KTI. Selama ini banyak guru yang terhambat kenaikan pangkatnya alasannya ialah persoalaan KTI. Memang sudah ada inspirasi dari Mendikbud dan Dirjen GTK (yang lalu) untuk mempermudah KTI bagi guru. Namun inspirasi tersebut tidak sanggup diterapkan tanpa regulasi. Oleh alasannya ialah itu, KAMI MENANTIKAN REGULASI ITU. 

= Baca Juga =