GAJI GURU HONORER HARUS SAMA DENGAN PNS

Rencana Pemerintah pusat yang akan mengkaji para guru honorer dengan layak mendapatkn apresiasi dari Ketua Komuntas Tenaga Sukwan Indonesia ( KTSI ) Pusat Endin Sahrudin. Perbaikan gaji honorer ,akan bisa meningkatkan kesejahteraan para guru yang belum PNS dengan era yang sekarang kebutuhan hidup yang meningkat pesat ,

"Mudah-mudahan hali itu dapat bisa terelisasi sehingga tidak membrikan angin surga saja , tapi juga di bukti dengan nyata dan bukan hanya wacana saja "

GAJI GURU HONORER HARUS SAMA DENGAN PNS

Endin Berharap Gaji Guru honorer Sejajar dengan pegai negeri sipil ( PNS ) yakni sekitar Rp 2,5 sampai 3 juta , mengngat peran guru honorer sama dengan Para PNS.

Ingin sama dengan PNS , kalau pemerintah Pusat Berkontribusi ( Mengkaji ) dan memperhatikan maka dari Pemerintah daerah juga harus ikut berkontribusi sehingga dari pusat dan dari daerah bisa mencapai harapan

Saat ini di ciamis terdapat 5.000 tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan , dan menjadi bagian dari 11.800 honorer di seluruh instansi.

sementara itu , kepala Bidang MUtasi Kepegawaian BKDD kabupaten ciamis Ihsan Rasyad mengatakan pihaknya tidak mengurus penggajian honorer , menurutnya , Penggajian berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Ciamis dan pertimbangan lainnya , misalnya pendapatan asli daerah ( PAD ).

" saya rasa mungkin itu dari pusat , Kalau dari APBD ciamis kemungkinan tidak bisa , seprti dari belanja pegawai ciamis masih diatas 50 %."

Sekertaris Daerah ( SEKDA ) kota tasik malaya IDI S mengatakan anggran pemerintah kota tasikmalaya itu terbatas dan tidak ada kaitannya dengan penggajian honorer .

Diberitakan sebelumnya Menteri Kebudayaan , Pendidikan dasar dan menengah mengatak perlu penetapan upah minimum guru honorer karena kesejahteraan guru honorer masih rendah.

" Tenaga Kerja saja punya upah minimum , tapi Guru tidak punya .kami harus kembalikan , harus ada batas minimum untuk guru, untuk memuluskan ide tersebut Anies mengku telah melakukan pertemuan dengan menteri Pandayagunaan Aparatur Negara , dan rencana ini akan dibahas dengan presiden Joko Widodo. dalam waktu yang dekat